Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 83
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 56
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 3
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 6
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 260
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 134
- Peraturan Daerah 117
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 17
- Buku Hukum Digital 8
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 2
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online  1
- Today Visitor  1
- Total pengunjung  19784

Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bandung, pada kesempatan ini diundang oleh Kementrian Dalam Negeri untuk mengikuti kegiatan Rapat Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Administrasi Kewilayahan di Hotel Orchardz, Jalan Industri Raya Gunung Sahari Jakarta yang di Hadiri juga oleh Asisten Pemerintahan Bapak Drs.H. Ruli Hadiana,S.Sos.,M.Ipol. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menghambat birikrasi, inventasi, tumpang tindih dan kebijakan di daerah.kegiatan ini dihadiri oleh Instansi Pusat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pusat Penerangan Kemendagri, Biro Hukum Kemendagri, ANRI, Pejabat Provinsi, Kabupaten/ Kota dari unsur Biro Hukum.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
