Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 83
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 56
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 3
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 6
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 260
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 134
- Peraturan Daerah 117
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 17
- Buku Hukum Digital 8
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 2
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online 1
- Today Visitor 1
- Total pengunjung 19784
Kabupaten Bandung – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Nama Perusahaan Perseroan Daerah dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Perusahaan Perseroan Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja. Rapat kerja ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 10, 11, dan 14 April 2025, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bandung.
Perubahan nama ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi nasional dan merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas kelembagaan serta mempertegas peran BPR Kerta Raharja sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, sehat, dan berorientasi pada pelayanan optimal kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa DPRD secara umum mendukung perubahan nama tersebut sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Namun demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting terkait substansi dan implementasi perubahan tersebut.
“Ada beberapa persoalan internal yang masih harus dibenahi. Kami berharap perubahan nama ini juga diiringi dengan pembenahan sistem, peningkatan tata kelola, serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua Pansus III dalam rapat tersebut.
DPRD menekankan bahwa transformasi nama harus diiringi dengan transformasi nyata dalam operasional dan tata kelola BPR Kerta Raharja. Reformasi menyeluruh diharapkan dapat menjadikan BPR sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya dalam memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rapat kerja ini menjadi bagian dari proses pembahasan lanjutan sebelum RAPERDA disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
Silahkan kunjungi sosial media DPRD Kabupaten Bandung dan JDIH DPRD Kabupaten Bandung ada di Instagram @dprdkabupatenbandung @jdihdprdkabdg, Facebook Page DPRD Kabupaten Bandung, dan Twitter/X @dprdkabbandung.
Sekilas Tentang DPRD Kabupaten Bandung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (disingkat DPRD Kabupaten Bandung ) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. DPRD Kabupaten Bandung memiliki 55 anggota dan dipimpin oleh satu ketua dan tiga wakil ketua. Sebagai representasi rakyat, DPRD Kabupaten Bandung mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kabupaten juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kabupaten, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
PEMBAHASAN RAPERDA APBD 2026: DPRD KABUPATEN BANDUNG TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI DAN KEBERPIHAKAN
Kabupaten Bandung – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan Rapat
Selasa, 03 Feb 2026, 14:22:59 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS IX BAHAS DUA RAPERDA STRATEGIS UNTUK PENGUATAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung menggelar expose dan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:20:35 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS VIII DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR EXPOSE DAN PEMBAHASAN DUA RAPERDA STRATEGIS
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bandung menyelenggarakan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:17:41 WIB Baca Selengkapnya
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI
Kabupaten Bandung – DPRD Kabupaten Bandung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka
Selasa, 03 Feb 2026, 14:57:56 WIB Baca SelengkapnyaTautan
