Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 84
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 60
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 4
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 12
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 261
- Peraturan Daerah Jawa Barat 4
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 136
- Peraturan Daerah 113
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 22
- Buku Hukum Digital 11
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 3
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online 1
- Today Visitor 1
- Total pengunjung 19837
Kabupaten Bandung – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 10–14 November 2025.
Rangkaian rapat ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyusunan APBD, di mana DPRD Kabupaten Bandung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas secara komprehensif arah kebijakan pembangunan, prioritas program strategis, serta alokasi anggaran daerah untuk tahun 2026. Setiap OPD didorong untuk menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran secara jelas, terukur, serta sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam proses pembahasan tersebut, Banggar DPRD menekankan pentingnya penyusunan APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Seluruh mekanisme dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 harus disusun secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Melalui kerja sama dan sinkronisasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan APBD 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
PEMBAHASAN RAPERDA APBD 2026: DPRD KABUPATEN BANDUNG TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI DAN KEBERPIHAKAN
Kabupaten Bandung – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan Rapat
Selasa, 03 Feb 2026, 14:22:59 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS IX BAHAS DUA RAPERDA STRATEGIS UNTUK PENGUATAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung menggelar expose dan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:20:35 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS VIII DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR EXPOSE DAN PEMBAHASAN DUA RAPERDA STRATEGIS
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bandung menyelenggarakan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:17:41 WIB Baca Selengkapnya
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI
Kabupaten Bandung – DPRD Kabupaten Bandung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka
Selasa, 03 Feb 2026, 14:57:56 WIB Baca SelengkapnyaTautan
