Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 91
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 70
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 16
- Peraturan Sekjen DPR 9
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 4
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 13
- Peraturan Menteri 88
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 272
- Peraturan Daerah Jawa Barat 5
- Peraturan Gubernur 28
- Keputusan Pimpinan DPRD 62
- Keputusan Sekretaris DPRD 153
- Peraturan Daerah 119
- Peraturan Bupati 37
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 22
- Buku Hukum Digital 11
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Rancangan PUU 2
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 4
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online  1
- Today Visitor  1
- Total pengunjung  20419

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.
Pada saat ini di tanah air terjadi kondisi yang disebut hyper-regulated yaitu terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan, yang mungkin overlapping dan inconsistent antara yang satu dengan yang lainnya, tidak efektif, dan menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya, hal ini sangat berdampak pula pada penataan regulasi yang ada di daerah. Dalam penataan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, salah satu hal yang sangat penting untuk diselesaikan adalah membangun sebuah basis data peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum. Selain untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri sebagai regulator atau yang membuat peraturan perundang-undangan, keberadaan sebuah basis data ini pun juga sangat diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan masyarakat yang membutuhkan sumber informasi hukum yg pasti dan dapat dipercaya.
Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung dengan sarana prasaranan yang memadai, yang mana untuk memudahkan penemuan kembali produk hukum, selain itu kami membangun website JDIH, kami juga memberikan layanan berupa Free Standing (Media Informasi Digital)
Dalam kesempatan ini dalam rangka ikut mewujudkan Arah Kebijakan BPHN Tahun 2019 yang salah satunya Percepatan Partisipasi Anggota JDIH dalam pengembangan sistem JDIH dan Mengkampanyekan JDIH melalui jaringan internet. selain itu pemerintah Kabupaten Bandung memberikan lagi kemudahan bagi pencari produk hukum khususnya di Kabupaten Bandung yaitu dengan mengintegrasikan website JDIH Kabupaten Bandung ini dengan Meluncurkan Aplikasi JDIH yang berbasis Android. Yang di sebut JASPROD (Jaringan Sabilulungan Produk Hukum), yaitu sebuah aplikasi berbasis android, yang memudahkan penggunanya dalam mengakses produk-produk hukum Kabupaten Bandung
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
