Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 83
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 56
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 3
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 6
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 260
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 134
- Peraturan Daerah 117
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 17
- Buku Hukum Digital 8
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 2
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online 0
- Today Visitor 1
- Total pengunjung 19784
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan rangkaian rapat kerja intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.
Kegiatan diawali dengan Public Hearing mengenai perubahan Peraturan Daerah tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman. Forum ini menjadi ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat substansi regulasi.
Selanjutnya, Pansus VIII melaksanakan pendalaman terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan ini, DPRD Kabupaten Bandung menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan perlindungan bagi pekerja, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi tenaga kerja di Kabupaten Bandung.
Rangkaian agenda ditutup dengan pembahasan lanjutan mengenai perubahan Perda PSU. Pembahasan ini menitikberatkan pada upaya memperjelas tata kelola penyediaan dan pengelolaan sarana permukiman agar lebih tertata, akuntabel, serta selaras dengan perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Bandung.
Melalui keseluruhan proses pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pansus VIII berharap bahwa raperda-raperda yang sedang dibahas dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih maju, tertata, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Bandung.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
PEMBAHASAN RAPERDA APBD 2026: DPRD KABUPATEN BANDUNG TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI DAN KEBERPIHAKAN
Kabupaten Bandung – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan Rapat
Selasa, 03 Feb 2026, 14:22:59 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS IX BAHAS DUA RAPERDA STRATEGIS UNTUK PENGUATAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung menggelar expose dan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:20:35 WIB Baca Selengkapnya
PANSUS VIII DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR EXPOSE DAN PEMBAHASAN DUA RAPERDA STRATEGIS
Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bandung menyelenggarakan
Selasa, 03 Feb 2026, 14:17:41 WIB Baca Selengkapnya
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI
Kabupaten Bandung – DPRD Kabupaten Bandung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka
Selasa, 03 Feb 2026, 14:57:56 WIB Baca SelengkapnyaTautan
