Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 83
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 56
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 3
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 6
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 260
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 134
- Peraturan Daerah 117
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 17
- Buku Hukum Digital 8
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 2
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online  1
- Today Visitor  1
- Total pengunjung  19784

Kabupaten Bandung — Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan rangkaian rapat kerja yang meliputi kegiatan Public Hearing serta pembahasan mendalam terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seluruh kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas regulasi yang akan diterapkan pada sektor industri, perumahan, dan permukiman di Kabupaten Bandung.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Public Hearing Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045. Forum ini menjadi sarana dialog antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghimpun aspirasi dan masukan yang diperlukan dalam penyempurnaan regulasi pembangunan industri jangka panjang.
Agenda dilanjutkan dengan Public Hearing Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman. Pembahasan berfokus pada strategi penyediaan hunian yang layak, penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Selanjutnya, Pansus IX melanjutkan pembahasan materi Raperda secara lebih mendalam, baik mengenai pembangunan dan pengembangan perumahan maupun pengembangan kawasan permukiman. Analisis dilakukan bersama OPD terkait untuk memastikan regulasi memiliki landasan implementatif yang kuat dan sesuai kondisi lapangan.
Kegiatan berlanjut dengan sesi pembahasan lanjutan Raperda Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045, sementara pada hari terakhir rangkaian kegiatan ditutup dengan pembahasan simultan terhadap dua Raperda strategis, yaitu:
-
Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045
-
Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Melalui keseluruhan rangkaian rapat kerja dan public hearing tersebut, Pansus IX DPRD Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat, transparan, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di sektor industri dan permukiman.
Pansus IX berharap rumusan Raperda yang tengah dibahas dapat menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih tertata, maju, dan berkeadilan bagi seluruh warga.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
