Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1
- Undang - Undang 83
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 20
- Peraturan Pemerintah 56
- Peraturan Presiden 28
- Keputusan Presiden 10
- Peraturan Mahkamah Konstitusi 3
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 10
- Peraturan Bank Indonesia 6
- Peraturan Menteri 50
- Peraturan DPRD 17
- Keputusan DPRD 260
- Peraturan Gubernur 24
- Keputusan Pimpinan DPRD 58
- Keputusan Sekretaris DPRD 134
- Peraturan Daerah 117
- Peraturan Bupati 26
- Peraturan Desa 27
- Naskah Akademik Raperda Inisiatif 15
- Yurisprudensi 17
- Buku Hukum Digital 8
- Artikel Hukum 43
- Dokumen Langka 9
- Risalah Pembahasan 2
- Ombusmen RI 1
- KPPU 2
- Bawaslu 1
Tahun Produk Hukum
STATISTIK
- User Online  1
- Today Visitor  1
- Total pengunjung  19784

Bandung, 23 Oktober 2025 – Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke JDIH DPRD Kota Bandung pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan JDIH, khususnya mengenai strategi peningkatan layanan dokumentasi hukum, inovasi digital, serta pengelolaan konten informasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Rombongan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung diterima langsung oleh perwakilan dari Sekretariat DPRD Kota Bandung beserta tim pengelola JDIH. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling berbagi pengalaman dan praktik baik (best practice) mengenai pengelolaan website JDIH, publikasi produk hukum daerah, serta penguatan jejaring antaranggota JDIH.
Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, selaku penanggung jawab JDIH, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran JDIH dalam memberikan layanan informasi hukum yang terpadu, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat memperluas wawasan dan memperkuat kerja sama antar-JDIH, agar pelayanan dokumentasi hukum di Kabupaten Bandung semakin optimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Selain diskusi dan tanya jawab, kegiatan juga diisi dengan peninjauan langsung ke ruang pengelola JDIH DPRD Kota Bandung untuk melihat sistem pengarsipan serta pengelolaan data digital yang telah diterapkan.
Dengan adanya kegiatan koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik antara JDIH DPRD Kabupaten Bandung dan JDIH DPRD Kota Bandung dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum.
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI .
Baca Selengkapnya
PANSUS III DPRD KABUPATEN BANDUNG GELAR RAPAT KERJA BAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDU.
Baca Selengkapnya
PANSUS II DPRD KABUPATEN BANDUNG BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI UPAYA PENGUAT.
Baca SelengkapnyaDaftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum
Berita Terbaru
