UU PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG.UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2OO3 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERDA PENYELENGGARAAN PERIKANAN Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERMEN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERBUP PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN BANDUNG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 KEPPRES Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERPRES PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESTDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TEMANG TATA CARA PEI.^ANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOIA DAN WAKIL WALTKOTA Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERMEN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERPRES PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9 PERPRES RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025- 2029 Status: Berlaku Dilihat: 1 | Diunduh: 9

Kategori Produk Hukum

STATISTIK

  • User Online  1
  • Today Visitor  1
  • Hits hari ini   180
  • Total Hits  297025
  • Total pengunjung  19838

Daftar Kelompok Bidang Sesuai Keterkaitan Dengan Produk Hukum

Berita Terbaru

Tautan